Sejarah PRRI

Sejarah PRRI Ditinjau Kembali
Suatu Survei Berdasarkan Literatur Sejarahnya
 
MESTIKA ZED
Dosen Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS), Univ. Negeri Padang
 
Bagaimanakah kita harus melihat  kembali suatu episode sejarah  yang selama puluhan tahun masih tetap menjadi teka-teki sejarah yang belum terjawab sepenuhnya, tetapi belakangan, setelah memasuki era reformasi, terlalu banyak orang bicara dan ingin membongkar segala yang dianggap bathil dan pemalsuan sejarah di masa lalu. Inilah kecenderungan paradoks yang menonjol dalam perbincangan (diskursus) sejarah publik dewasa ini. Di masa lalu, hampir tak ada orang yang mau bicara tentang PRRI dan sejarawan -karena berbagai alasan- juga merasa enggan menyelidikinya. Sekarang, dalam histeria reformasi terlalu banyak orang bicara tentang episode sejarah tersebut, tetapi terlalu sedikit pembuktian. Risalah ini merupakan upaya untuk memahami episode sejarah PRRI lewat literatur sejarah yang tersedia, mulai dari yang paling klasik, saat peristiwa sejarah itu masih berlangsung (1958) sampai kepada yang terbaru, seperti ditulis oleh Audrey Kahin dalam bukunya berjudul  Rebellion to Integration. West Sumatra and The Indonesia Polity (Amsterdam, 1999). Untuk keperluan pembahasan, literatur sejarah yang akan dipelajari dibagi ke dalam tiga kategori sederhana berikut ini: (i) buku sejarah resmi (ii) literatur akademik dan (iii) karya biografi.
 
Dari ketiga kategori ini, perhatian kita akan difokuskan pada dua hal. Pertama, sifat-sifat atau ciri dari masing-masing literatur tersebut dan kedua melacak isu-isu sentral yang berkaitan dengan latar belakang atau sebab-sebab, proses dan konsekuensinya terhadap perjalan sejarah bangsa di kemudian hari dan terhadap rakyat Sumatra Barat khususnya.  Dengan mempelajari apa yang dikatakan literatur tersebut tentang sebab-sebab, proses dan akibat dan PRRI; kemudian mengapa literatur tersebut mengatakan demikian, barangkali kita dapat mengetahui kekuatan-kekuatan dominan yang menguasai suasana zaman pada saat karya itu ditulis. Lebih penting lagi, sejauh mana penulisan sejarah dalam kategori yang berbeda-beda itu mempengaruhi pemahaman sejarah publik pada umumnya, dan orang Sumatra Barat khususnya.
1. Literatur Sejarah Resmi
 Literatur sejarah resmi, maksudnya publikasi yang diterbitkan pemerintah tentang sejarah PRRI, jumlahnya tidak banyak, tetapi sangat mempengaruhi pemahaman sejarah publik. Yang terpenting di antaranya ialah: (I) PRRI Penyelewengan yang Membahayakan Negara (Djakarta: Kementerian Penerangan, 1958); (ii) Penguasaan Keadaan Bahaya Daerah Sumatra Barat Tahun 1958-1963 (Padang: Penerbitan Penguasa Darurat militer Daerah Sumatra Barat, tt, c. 1964); (iii) Kodam 17 Agustus. Sedjarah Kodam III/ 17 Agustus (Padang: Diterbitkan oleh Sedjarah Militer Komando Daerah militer/17 Agustus, 1970); (iv) Makmun Salim, Sejarah Operasi-2 Gabungan terhadap PRRI-Permesta (Jakarta: Depertemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971); (v) Dinas Sejarah TNI-AD, Pemberontakan Saparatisme di Indonesia (Bandung, 1978); (vi) Nugroho Notosusanto (ed.) Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, 1984), khusus tentang PRRI terdapat dalam halaman 279-81; Selain dari kelima buku yang disebutkan di atas, tentu saja, masih terdapat sejumlah publikasi resmi lainnya, baik berupa brosur propaganda pemerintah maupun tulisan-tulisan resmi yang digunakan untuk lingkungan terbatas. Namun keenam literatur tersebut saya anggap cukup mewakili pandangan resmi karena merekam isu-isu sentral mengenal latar belakang atau sebab-sebab, proses dan akibat PRRI, meskipun di sana sini terdapat nuansa satu sama lain.
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa, sejarah resmi seringkali merupakan corong propaganda pemerintah untuk membenarkan dan jika perlu mengagungkan setiap kebijakan yang diambilnya dan sebaliknya secara apriori mendeskreditkan segala sesuatu yang berseberangan dengan kebijakan resmi. Seperti halnya dengan setiap karya sejarah resmi, pandangan pemerintah dijadikan sebagai 'rujukan baku' atau barometer yang harus dianut oleh setiap warga negara. Akan tetapi pemahaman sejarah publik, tidak hanya ditularkan lewat buku-buku sejarah, melainkan juga lewat pengajaran di sekolah-sekolah, lewat pidato-pidato penguasa, lewat upacara, brosur propaganda dan bahkan melalui kegiatan-kegiatan indoktrinasi.
 
Dalam suatu rejim otoriter, sejarawan biasanya mendapat tekanan-tekanan agar menulis kisah tanah air, atau perkembangan sejarah negerinya secara sentimentil dengan mengutamakan nilai-nilai patriotisme versi pemerintah, jika perlu sedikit mengorban kebenaran. Pengajaran sejarah terutama ditujukan untuk melatih agar warga negara bersikap setia kepada yang berkuasa. Materi sejarah biasanya memuat kisah-kisah yang menimbulkan rasa bangga pada diri kaum patriot 'piaraan pemerintah' atau jika kisahnya dapat diubah sedemikian rupa atan disesuaikan dengan cita-rasa penguasa, sehingga tampak lebih mulia. Antara patriot 'piaraan pemerintah' dan patriot pujaan publik boleh jadi terdapat perbedaan, tetapi karena dalam negara yang tidak demokratis, semua media tulisan dikuasai oleh pemerintah, maka tokoh sejarah publik biasanya 'dibunuh dua kali'; artinya setelah ia menemui ajalnya sebagai manusia, sekali lagi, ia dibunuh karena 'dihilangkan' dalam literatur sejarah. Kaum Nazi, misalnya, menganggap pengaruh Jerman yang besar di Amerika sebagai sesuatu yang baik dan dibanggakan, sementara pengaruh Yahudi yang besar di Jerman sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihilangkan. Hal yang serupa juga terjadi dalam penulisan sejarah kolonial, misalnya dengan mendeskreditkan unsur Islam, atau dengan mencap setiap gerakan yang bertentangan dengan 'policy' pemerintah sebagai 'ekstrimis', mirip dengan cap GPK gaya Orde Baru. Dalam kaitannya dengan kasus PRRI, cara pandang semacam ini juga amat menonjol dalam buku-buku sejarah resmi yang diterbitkan pemerintah, baik pada masa rejim Orde Lama Soekarno maupun Orde Baru Soeharto. Gambaran ini terlihat jelas dalam keenam buku yang disebutkan di atas.
 
Tanpa kecuali buku-buku tersebut menempatkan PRRI dalam kacamata pemerintah atau pendekatan kekuasaan (yuridis) formal, yang dengan sangat apriori menyuguhkan potret hitam-putih. Yang satu adalah "pemberontak", "inkonstitusionil" dan "saparatis", "kriminal" dan yang lain, pemerintah, "melindungi kepentingan nusa dan bangsa"; yang menindak tegas semua anasir yang tidak dikehendaki itu "demi menghentikan kehancuran negara yang direncanakan oleh para petualang". Mengenai sebab-sebab timbul PRRI, menurut pandangan resmi, hanyalah karena "alasan yang dicari-cari". Kaum "pemberontak" Husein-Sjafruddin Prawiranegara, dalam petualangan mereka, selalu mencari-cari alasan untuk "memburuk-burukkan nama Pemerintah Pusat di mata rakyat". Dalam hubungan ini, pemerintah seperti halnya dengan setiap rejim otoriter, selalu berada posisi yang benar: the king can do no wrong.  Disebutkan ada empat penyebab timbulnya pemberontakan, dan kesemuanya menyalahkan sepenuhnya pihak PRRI seperti yang dapat dicatatkan berikut ini.
 
Pertama ialah karena adanya upaya "petualang-petualang" yang hendak meloloskan diri 'dari tuntutan hukum' yang akan dilakukan pemerintah terhadap mereka karena di waktu-waktu yang lalu mereka melakukan kejahatan, korupsi, kecurangan sekitar barter dan sebagainya. Kedua, karena ambisi-ambisi perorangan yang sudah melampaui batas untuk mencapai kedudukan tinggi dan nafsu mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, baik di bidang politik, maupun militer. Ketiga, adanya sekolompok politikus ('politisi', pen.) yang bermaksud melaksanakan "politik tertentu", tetapi gagal memperjuangkannya melalui saluran-saluran parlementer. Misalnya hendak membelokkan politik bebas ke arah satu blok, atau hendak memberi dasar yang lain kepada Negara Pancasila yang sekarang ini. Keempat karena intervensi kepentingan-kepentingan asing, baik karena kepentingan politik, yakni ingin menarik Indonesia ke salah satu blok, maupun karena kepentingan ekonomi atau kepentingan  komersial  perusahaan  Amerika atau perdagangan barter kelompok "kolonel pembangkang". Walaupun sebuah "Komisi Pencari Fakta" (Fact-Finding Commision) telah dibentuk oleh Pemerintah Pusat sekitar akhir 1937 dan segera mengirim orang-orangnya (Kol. Abdul Latief; Soelaiman Effendi dan Kol. Dahlan Djambek) ke Sumatra Tengah guna menyelidiki gejolak ketidakpuasan di daerah, pemerintah tampaknya telah mengabaikan temuan-temuan Komisi itu. Beberapa temuan Komisi malah ditolak Jakarta sebagai alasan yang dicari-cari dan sebaliknya digunakan untuk mendeskreditkan daerah. Salah satu di antaranya ialah "peringatan terhadap kepemimpinan nasional yang semakin memberi hati kepada PM" dan menyarankan diadakannya "pembersihan dan anasir komunis".
 
Terhadap butir ini sejarah versi pemerintah mengatakan, bahwa "mereka dengan mudah saja melontarkan kata komunis, kafir, kufir dan lain-lain perkataan yang bersilat fitnah terhadap lawan-lawan mereka yang kini memegang kendali Pemerintah Pusat yang sah. Masih dalam pandangan resmi Jakarta, bahwa para petualang politik di daerah dengan seenaknya saja berkata seakan-akan mereka sajalah yang benar, mencap Kabinet Karya (Djuanda) tidak sah, inkonstitusionil dan konsepsi Presiden adalah berlalu komunis, melanggar UUD dan lain-lain. Temuan Komisi tidak itu saja. Perasaan ditelantarkan oleh pusat dan ketidakadilan dalam distribusi keuangan daerah-pusat juga disebut-sebut dalam laporan Komisi. Begitu juga persaaan kecewa akibat pengunduran Moh. Hatta dari pemerintahan serta mutasi-mutasi militer yang dipaksakan Jakarta tanpa memberi jalan keluar yang wajar terhadap para perwira dan kesatuannya di daerah. Pada dasarnya aspirasi daerah yang dilaporkan dalam temuan Komisi sejalan dengan hasil "Musyawarah Nasional" (MUNAS) dan "Piagam Palembang"  bulan Oktober 1957. Namun pemerintah terkesan tidak menjalankan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Salah satu alasan mengapa Letkol. Dahlan Djambek, salah seorang anggota Komisi, menyeberang ke PRRI ialah karena faktor ini. Ia kecewa dengan sikap pura-pura Jakarta untuk mengatasi tuntutan daerah sebagaimana yang direkomendasikan oleh temuan Komisi tersebut. 
 
Buku-buku resmi yang diterbitkan setelah rezim Soeharto, menggeser sedikit faktor pemicu PRRI sebagai perseteruan ideologi, khususnya blok Islam dan komunis, dan kelompok yang terakhir dianggap sebagai biang keladi dari timbulnya gejolak dalam masyarakat. Di balik segi-segi negatif ini, maka menurut pandangan resmi, sesungguhnya hanya golongan militer satu-satunya "pelurus" jalannya "revolusi" Indonesia karena kesadaran berjuangnya -sekali lagi mengutip buku buku resmi- tidak dinodai oleh dekadensi politik di dalam tubuhnya. Di sini, seperti dikatakan oleh sejarawan Taufik Abdullah, legitimasi peran militer, khususnya Angkatan 45, dalam sejarah menjadi suatu altuism dalam visi sejarah resmi versi Orde Baru. Sejarah pergantian kekuasaan dari rejim Soekarno ke Soeharto membuktikan sendiri betapa sebab-sebab munculnya PRRI sebagaimana yang diyakini oleh buku sejarah resmi amat menyesatkan. Studi-studi yang lebih mutakhir, sebagaimana yang akan ditunjukkan di belakang nanti, memperlihatkan bahwa sebab-sebab terjadinya pergolakan PRRI jauh lebih rumit daripada yang dikemukakan buku-buku resmi pemerintah dan bahkan terkesan memanipulasi sejarah. Faktor-faktor ekonomi dari PRRI tampaknya tidak diperhitungkan. "Kemiskinan, jika hal ini terdapat di tengah-tengah masyarakat", demikian buku Sejarah Kodam 17 Agustus mencatat, "hanyalah kemiskinan yang masih berada pada struktur kehidupan perekonomian tradisional". Menurut buku ini, tidak ada golongan yang akan dituntut oleh mereka yang merasa tak puas akibat kemiskinan. Juga tidak pemerintah pusat. Yang agak lebih ditonjolkan dalam buku tersebut adalah oknum-oknum militer, dalam hal ini Kol. Aulkifli Lubis khususnya sebagai faktor pendorong meletusnya pergolakan daerah yang diprakasai Dewan Banteng, kemudian PRRI.
 
Mengenai proses meletusnya "perang saudara" antara PRRI dari Pusat dilukiskan dan sudut pandangan Jakarta sentrisme. Yang ada bukan pertempuran, tetapi "penumpasan" lewat berbagai tahap operasi militer. Gambaran yang diperoleh ialah kisah kemenangan demi kemenangan "tentara pusat" tanpa bisa mengharapkan potret yang kalah atau kisah penderitaan akibat kebrutalan perang. Walhasil kisah sejarah ditutup dengan klimaks "kembali ke pangkuan ibu pertiwi", suatu kata yang mulia dan menyejukkan namun hasilnya tak selalu demikian.
 
2. Literatur Akademik
 
 Literatur sejarah akademik tentang PRRI, dalam arti karya-karya sejarah yang ditulis oleh sejarawan profesional atau oleh ahli sejarah yang terdidik di bidang sejarah, tidak pernah ada sampai tahun 1990. Baru satu tahun kemudian ketika R.Z. Leirissa, sejarawan dan Universitas Indonesia Jakarta, menulis buku tentang PRRI-Permesta. Strategi Membangun Tanpa Komunis (1991). Buku ini sedikit banyak diinspirasikan oleh karya Barbara S. Harvey yang menulis tentang kasus Permesta dan sudah diterjemahkan ke dalam edisi Indonesia tahun 1983. Buku yang agak baru ditulis oleh suami isteri George McT. Kahin dan Audrey Kahin berjudul Subversi Sebagai Politik Luar Negeri Amerika. Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1997).
 
Buku Leirissa dan Kahin & Kahin dapat dipandang sebagai karya perintis dan keduanya saling melengkapi. Buku Leirissa membahas masalah PRRI dan Permesta dari sudut perpolitikan nasional. Agaknya karena ditulis di zaman Orde Baru yang masih tetap alergi dengan kasus PRRI, maka ia merasa perlu menambah judul yang agak tendensius: "Strategi Membangun Tanpa Komunis". Memang, masalah komunis merupakan salah satu isu utama dalam kasus PRRI, namun dengan judul semacam itu la seakan-akan menyederhakan masalah PRRI sebagai persoalan komunis. Untunglah, dengan terbitnya karya suami-isteri Kahin, kekurangan dalam karya Leirissa sedikit banyak dapat diatasi. Kahin khususnya membahas tentang keterlibatan CIA (intelijen Amerika) dalam kasus PRRI dalam rangka strategi global Amerika Serikat (AS) dalam perang dingin.
 
Akan tetapi buku Kahin & Kahin lebih dan sekedar menyelidiki keterlibatan AS dalam kasus PRRI. Mereka juga melacak latar belakang 'perang saudara" tersebut sebagai buntut dari warisan kolonial. Setelah Belanda terusir dan Indonesia dan para pemimpin mulai menjalankan roda pemerintahan yang berdiri sendiri sebagai nation-state yang berdaulat, buah kemerdekaan yang dicita-citakan itu ternyata tidak segera dapat dinikmati oleh banyak orang. Keadaan ekonomi masih menyedihkan, bahkan lebih buruk dan keadaan sebelum merdeka.
 
Warisan sejarah zaman kolonial yang lain, yang juga sangat menonjol waktu ialah masalah Irian Barat (sekarang Papua). Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda lewat perundingan Meja Bundar (KMB) di penghujung Desember 1949 menyisakan "duri dalam daging" karena Belanda masih tetap mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari koloninya. Di samping itu, sejumlah masalah-masalah ruet lainnya, seperti mutasi-mutasi satuan militer, ancaman 'pemberontakan' dari unsur Islam (DI/ TII), dan meningkatnya kekuatan komunis sebagai 'counter-patty' di panggung politik Indonesia serta retaknya 'dwi-tunggal' Sukarno-Hatta sejak pertengahan kedua tahun 1950-an, semakin memperumit keadaan.
 
Tumpukan masalah ruet dan pelik di atas, memperburuk keadaan psikologis bangsa Indonesia yang baru merdeka dan keadaan politik semakin tak stabil. Kabinet sebentar-sebentar berganti dan pemulihan ekonomi tak kunjung ada. Dalam suasana ketidakpuasan massal semacam itu, sejumlah perwira militer dan kaum politisi yang dilanda frustrasi mencoba mencari jalan keluarnya. Tawaran 'kerja sama' dari AS segera mendapat sambutan. Inilah salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya pergolakan PRRI. Menurut penulis buku ini, keterlibatan operasi militer AS dalam kasus PRRI merupakan operasi yang terbesar yang pernah dilakukan AS setelah PD II. AS tidak hanya melibatkan agen rahasianya (CIA), tetapi juga armada angkatan laut dan operasi kamuflase lewat angkatan udara. Operasi itu juga berlangsung lebih lama dan menelan korban dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada operasi yang dilakukan AS di Teluk Babi (The Bay of Pigs), Kuba, semasa Presiden Kennedy pada akhir tahun 1962. Keterlibatan AS di kedua negara itu (Indonesia dan Kuba) juga memiliki banyak kesamaan, baik ideologi yang mendasarinya (provokasi anti-komunis dalam kerangka Perang Dingin AS), maupun manuver politik dan operasi militer AS terhadap keduanya. Lebih jauh preseden dan konsekuensinya juga memiliki kemiripan dalam hal tertentu. AS gagal mencapai tujuan politk intervensinya, baik di Indonesia maupun di Kuba karena kenaifan perhitungan politik dan intelijennya, sehingga memicu perasaan anti Amerika dan Sekutunya di kedua negeri itu.
 
Sebagaimana dikatakan di atas kedua buku di atas (Leirissa dan Kahin & Kahin) merupakan karya perintis dalam studi yang lebih akademik. Salah satu ciri utamanya ialah pertanggung-jawaban metodologisnya, dalam arti bagaimana buku tersebut dikerjakan dan sumber-sumber yang digunakan. Buku-buku resmi adakalanya juga dikerjakan secara akademik, dalam arti menggunakan metodologi dan sumber-sumber, namun interpretasi sejarahnya cenderung berorientasi pada kepentingan (politik) pemerintah. Ini sekaligus membedakannya dengan karya akademik yang lebih beroerientasi untuk mencari kebenaran ilmiah. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa semua karya ilmiah bebas dari kelemahan atau sudah mengandung kebenaran yang tidak terbantah. Tidak juga. Sebagian karena kelemahan manusiawi, sebagian lain karena soal teknis, seperti kurangnya sumber atau kerangka teori yang digunakan. Dalam kaitan ini kita masih melihat kekurangan dan kedua buku yang diulas di atas, khususnya karena terlalu sedikit menyentuh pengalaman historis di tingkat lokal atau pelaku sejarah yang mengalami Iangsung peristiwa PRRI. Kelemahan ini sedikit banyak sudah bisa teratasi dengan terbitnya buku Mestika Zed, dkk berjudul Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1990 (Jakarta Sinar Harapan, 1998). Yang terbaru adalah karya Rebellion to Integration.
 
West Sumatra and The Indonesian Polity (Amsterdam, 1999). Yang menarik dan buku Kahin yang terbaru ini ialah karena penyelidikannya mengambil perspektif waktu jangka panjang dimulai dengan kasus pemberontakan Silungkang tahun 1927 sampai era reformasi sekarang dan episode PRRI di antaranya merupakan salah satu "turbulen sejarah" yang tak menyenangkan. Di masa kolonial Belandalah yang menyerang tanah orang Minangkabau dan mereka melawan lalu kalah; dan di masa merdeka, sekali lagi, mereka diserang. Ironisnya oleh "tentara Soekarno" dari Jakarta, yang sebelumnya merupakan teman-teman seperjuangan. Perang saudara itu juga berakhir dengan kekalahan dan membawa malapetaka berkepanjangan. Menarik juga untuk dicatat, bahwa bagi Kahin antara PRRI dan PDRI memiliki banyak kemiripan, meskipun juga terdapat perbedaan. Bagaimanapun juga, karya Kahin telah mengisi suatu celah yang selama ini belum tergarap. Ditambah dengan sejumlah tulisan-tulisan artikel ilmiah, umumnya ditulis oleh orang asing, atau tulisan-tulisan skripsi dan disertasi yang belum diterbitkan di perguruan tinagi, pemahaman kita tentang PRRI sebetulnya sudah cukup diperkaya mengenai beberapa hal yang selama ini masih menjadi teka-teki sejarah yang belum terjawab. Sayangnya tulisan-tulisan tersebut tidak tersebar secara luas, dan masih sulit dipahami oleh mereka yang tidak membaca teks bahasa-bahasa asing. Sementara itu indoktrinasi pemahaman sejarah resmi melalui bangku pendidikan jauh lebih dominan dan ini amat berpengaruh sekali terhadap pengetahuan sejarah publik. Padahal seperti yang diungkap dalam polemik media-massa akhir-akhir ini, manipulasi dan kontroversi penulisan sejarah bangsa belum terselesaikan. Untuk itu maka kebutuhan untuk menyusun buku sejarah dengan mempertimbangkan tuntutan akademik mengenai PRRI sudah mendesak. Terlebih lagi karena buku sejarah resmi selama ini bukan mencerdaskan anak bangsa, melainkan terkesan membodohi karena memperalat sejarah sebagai propaganda pemerintah. Bukan untuk membuat mereka semakin kritis dan mawas diri terhadap persoalan-persoalan bangsa yang sebahagian besar terkait dengan masalah-masalah masa kini, melainkan terindoktrinasi dengan sejarah sebagai ideologi.
 
3. Karya Biografi.
 
 Pemahaman kita rentang sejarah PRRI, seperti halnya dengan episode sejarah manapun, belum cukup lengkap kalau tidak membaca karya-karya biografi. Biografi dapat merupakan jendela dalam meneropong panorama sejarah. Akan tetapi biografi juga banyak macamnya. Untuk pengenalan awal dapat dibagi dua. Pertama karya biografi yang ditulis oleh sejarawan dengan menggunakan pendekatan dan metode sejarah kritis dan kedua adalah biografi tulisan wartawan dengan menggunakan pendekatan clan metode yurnalistik. Yang pertama termasuk dalam kategori karya sejarak akademik/ ilmiah dan yang kedua kategori sejarah populer karena biasanya menyoroti hal-hal yang aktual dan menonjol dalam diri seorang tokoh. Yang pertama biografi merupakan karya sejarah (history), yang kedua merupakan his story dalam pengertian hanya menulis cerita versi sang tokoh. Kombinasi dari kedua jenis biografi di atas akan sangat ideal, tetapi di Indonesia jenis ini masih amat langka. Dalam kaitannya dengan biografi tokoh PRRI atau yang terkait dengan kasus PRRI saat ini sudah cukup memadai, yang terpenting dalam ini antara lain ialah:
 
·    Sjafruddin Prawiranegara, Lebih Takut kepada Tuhan, sebagaimana dituturkan kepada Ajip Rosidi (Jakarta: Inti ldayu Press, 1986).
·    Payung Bangun. Kolonel Mauludin Simbolon. Lika-liku Perjuangan Bangsa (Jakarta: Sinar Harapan, 1996).
·    Ventje Samual. Menatap Hanya ke Depan, sebagaimana dituturkan kepada B.E. Matindas dan Bert Supit (Jakarta: Bina Insani, 1998).
·    Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, Brigadir Jendral Polisi Kharoeddin Datuk Rangkayo Basa. Gubernur di Tengah Pergolakan (Sinar Harapan, 1998).
·    Djoeir Moehammad, Memoar Seorang Sosialis, sebagaimana dituturkan kepada Abrar Yusra. (Jakarta: yayasan Obor, 1997).
·    Amelia Yani, Ahmad Yani. Profil Seorang Prajurit TNI (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).
·    Julus Pour, Benny Moerdani: Profil Prajurit Kenegaraan (Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1993).
 
Daftar di atas hanyalah sebagai contoh saja. Tentu saja masih banyak yang lain. Yang pasti keterlibatan si tokoh dalam kasus PRRl sangat intens, baik dalam posisi pro maupun kontra. Untuk satu hal biografi adalah unik pada dirinya, baik dalam posisi maupun pengalaman yang dialaminya. Selaku demikian, riwayat tokoh dalam biograifi biasanya tak terlepas dari struktur persitiwa sejarah di mana ia terlibat dengan pengalaman pribadi dan sekaligus menjadi bagian dari sistem yang mengitarinya.
 

Add comment


Security code
Refresh

Aktivitas Kami
RCK - Pengenalan Internet (1)
RCK - Pengenalan Internet (2)
RCK - Pengenalan Internet (3)
RCK - Pengenalan Internet (4)
RCK - Pengenalan Internet (5)
RCK - Pengenalan Internet
RCK - Pengenalan Komputer (1)
RCK - Pengenalan Komputer (2)
RCK - Pengenalan Komputer (3)
RCK - Pengenalan Komputer (4)
RCK - Pengenalan Komputer (5)
RCK - Pengenalan Komputer (6)
RCK - Pengenalan Komputer (7)
RCK - Pengenalan Komputer (8)
RCK - Pengenalan Komputer (9)
RCK - Pengenalan Komputer
Modul Khusus Anggota
Login Register





Masuk
Create an account